BUPATI GUNUNG MAS MEMBUKA KEGIATAN ADVOKASI DAN KIE KEPADA PEMANGKU KEBIJAKAN DAERAH DAN MITRA DI KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS.

 

Bupati Gunung Mas JAYA SAMAYA MONONG, SE.,M.Si membuka Kegiatan Advokasi dan KIE Kepada Pemangku Kebijakan Daerah dan Mitra di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.

 

KUALA KURUN gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas JAYA SAMAYA MONONG, SE.,M.Si hadir membuka Kegiatan Advokasi dan KIE Kepada Pemangku Kebijakan Daerah dan Mitra di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas yang diselenggarakan di Aula BAPPEDALITBANG. Dalam kesempatan ini, Bupati Gunung Mas didampingi oleh Kepala DP2KBP3A  ISASKAR, S.H., M. Si., Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Wahidah Paheng, S.Sos., M.Si dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Gunung Mas secara ringkas memaparkan Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas yang terangkum dalam 3 (tiga) program unggulan, yaitu : Smart Human Resource, Smart Agro dan Smart Tourism. “ Dan salah satu program unggulan tersebut yaitu Smart Human Resource erat kaitannya dengan program BKKBN, khususnya program Keluarga Kencana” lanjutnya.

Beliau berharap agar melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat lebih memperkuat program-program yang sudah ada, sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penurunan angka kasus stunting di Kabupaten Gunung Mas. Apalagi Kabupaten Gunung Mas baru saja dinobatkan sebagai Peringkat I atas Kinerja Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 (Aksi 1 – 4 Tahun 2020) dan berhak mewakili Kalimantan Tengah ke Tingkat Nasional.

Kegiatan ini diisi dengan sosialisasi  dengan tema “ BKKBN Dalam Percepatan Pembangunan Manusia Indonesia Unggul “ yang disampaikan langsung oleh Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Wahidah Paheng, S.Sos., M.Si. yang diikuti oleh 75 peserta dari perwakilan pemangku jabatan dan organisasi yang diundang.

Dalam materinya, Wahidah menyampaikan bahwa target BKKBN pada tahun 2024 adalah penurunan angka stunting sebesar 14% dari saat ini yang masih berada di kisaran 27%.  “ Perlu akselerasi dan perubahan yang fundamental agar tercapai zero penambahan stunting dengan menggunakan metode pendekatan hulu “ terangnya. Selanjutnya Wahidah menjelaskan bahwa kekuatan peran BKKBN dalam percepatan penurunan Stunting tergambar dalam bentuk Kelembagaan, Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan dan Kerangka Layanan Publik yang telah dihasilkan.