Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Menduduki Urutan Ke 2 Dalam Penyerapan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kembali menyelenggarakan rapat TEPRA, menindaklanjuti peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Nomor 41 Tahun 2017 tentang pedoman percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan bertempat di Ruang rapat lantai 1 kantor Bupati Gunung Mas hari Selasa tanggal 5 Maret 2019.

Kegiatan rapat TEPRA di pimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Gunung Mas Agung, SE dan dihadiri oleh seluruh SOPD, perwakilan dari dua belas Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas.

 Asisten Administrasi Umum  Sekretariat Daerah Gunung Mas Agung, SE mengatakan, berdasarkan data dari bagian pembangunan Sekretariat, Kabupaten Gunung Mas  yang belum mengumpulkan data sampai saat ini, ada empat belas OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing Raya dan Rungan Barat.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menduduki urutan ke dua se-Kalimantan Tengah, dalam penyerapan anggaran. Realisasi sementara APBD tahun anggaran 2019 4D PD Pemerintah kabupaten Gunung Mas per 28 Februari 2019, yang masuk ke pengelola TEPRA hingga tanggal 4 Maret 2019 pukul 15:00 WIB. Untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah pagu total, Rp. 1.033,44 M, total belanja langsung Rp. 462.05 M total belanja tidak langsung 571,29 M, realisasi belanja langsung Rp. 18,71 M, realisasi belanja tidak langsung 59,21 M, realisasi belanja tidak langsung Rp. 59,21 M.

“Saya memberikan apresiasi kepada kita semua, agar lebih proaktif untuk memacu penyerapan anggaran di setiap OPD masing–masing. Oleh karena itu, semuanya merupakan kerja sama, kerja keras kita bersama,” ujarnya. Tujuan diselenggarakan kegiatan rapat TEPRA adalah dalam rangka pengawasan terhadap realisasi anggaran. Di samping itu, melalui kegiatan ini adalah untuk mengetahui tantangan dan solusi dalam mewujudkan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat dan terintegrasi.

RPJMD merupakan Tahap Awal dari seluruh kegaiatan

RPJMD merupakan Tahap Awal dari seluruh kegaiatan

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Kick Off Meting Kajian Lingkungan Hudup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah, (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas, bertempat di Aula Rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (10/04/2019) pagi.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos, dengan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari pemangku kepentingan diantaranya, Ketua DPRD Kab. Gumas Drs. Gumer, Wakil Bupati terpilih Ir. Eprensia L P Umbing, SE.,M.Si, serta  29 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam sambutan wakil Bupati Rony Karlos mengatakan, yaitu penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kab. Gumas yang melaksanakan melalui kegiatan, Kick Off Meting Kajian Lingkungan Hudup Strategis.

Dimanan merupakan internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas.

Tentunya ini merupakan, tahapan yang penting bagi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih 2019-2024, artinya Kabupaten Gunung Mas diuntungkan. Karena dengan adanya perubahan PP 2018 pada bulan Agustus sebagian yang sudah melakukan pelantikan Kepala daerahnya mereka gelabakan menyusunnya. ucap Rony Karlos,S.Sos.

Pembangunan di daerah-daerah termasuk Kabupaten Gunung Mas selain telah meningkat keuntungan ekonomi, juga mengakibatkan kemorosotan kualitas lingkungan hidup dan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, upaya kepentingan lingkungan hidup dan prisip-prinsip pembangunan berkelanjutan tiga pilar sosial yaitu ekonomi, lingkungan sangat penting dilakukan dalam perencanaan pembangunan derah.

Dengan hadirnya FKPD pada hari ini, yaitu menggakomodir tiga hal aktib memberikan informasi data yang diperlukan, komidmen untuk aktif dalam kegiatan pokja, konsisten dalam pendampingan tim pokja dalam menyelesaikan proses KLHS RPJMD minimal drafnya kita terima satu bulan kedepan ini,” terangnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Ir. Kalvin A Sahay dalam laporannya mengatkan, bahwa kegiatan ini merupakan tahap awal dari seluruh kegiatan penyusunan KLHS, KLHS ini dibiayai pada DPA SOPD Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.

Pada kegiatan KLHS ini, kita mencoba menginpentarisir seluruh kegiatan dan peran aktif seluruh kepala Prangkat Daerah, karena dari sinilah berangkatnya nanti peran aktif kepala SOPD dalam memberikan data sehingga data yang diberikan akan diintegrasikan didalam penyusunan KLHS dan RPJMD. Tanpa data yang akurat dan kongkrit mungkin akan terlewatkan kegiatan masing-masing SOPD.

Dalam kegiatan tersebut didapngi oleh para ahli, Dr. Asep Sofyan, M.T (ITB Bandung), Lukas, S.Pi., M.Si. (UPR), Dr. Ir. Yusurum, Jagau, M.Si. (UPR) Ir. Wawan N., MT, Dinas PUPR Prov. Kalimantan Tengah, Fatkhurohman (Koordinator lanskap Katingan Kahayan USID Lestari) Hendrik Segah, Ph. (GGGI), M. Taswin Munier (GGGI), Pimpinan Borneo Natuira Foundation (BNF).

RAPAT KERJA KELITBANGAN BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

          Rapat Kerja (Raker) Kelitbangan BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 bertempat di aula Serbaguna BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Pangeran Diponegoro No.6 di Palangkaraya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, S.Hut, M.P,  Kepala BappedaLitbang Kalimantan Tengah Ir. Yuren S. Bahat, M.M,M.T, Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kalimantan Tengah, Kepala BappedaLitbang Kabupaten/Kota se – Kalimantan Tengah, Instansi Vertikal serta para tamu undangan.

          Dalam sambutannya Sekda Kalimantan Tengah menyampaikan, Rapat Kerja KeLitbangan Tahun 2019 sangat penting dilaksanakan agar secara bersama-sama kedepan membicarakan isu-isu terkini dalam rangka membahas tentang berbagai program dan kegiatan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Kalimantan Tengah. “ Saya berharap dalam Rapat Kerja Tahun 2019 kita dapat menyamakan persepsi dalam forum ini, khusus tentang perencanaan kedepan terhadap Penelitian dan Pengembangan Yang Berwawasan Ramah Lingkungan”.

          Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pembangunan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan memperkuat daya dukung IPTEK bagi keperluan percepatan pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dan pergaulan internasional, keberadaan BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah tentu patut untuk dioptimalkan perannya guna mendukung tujuan dimaksud.

          Sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka Institusi sebelumnya yang berbentuk Badan Penelitian dan  Pengembangan Daerah (BALIDBANGDA) Provinsi Kalimantan Tengah digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Tengah, dan dengan sendirinya pula tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan melekat pada bidang Penelitian dan Pengembangan sehingga seyogyanya para pemangku kepentingan dan seluruh stake holder yang terkait memberikan perhatian terhadap Kelitbangan serta diharapkan mampu menciptakan pengembangan inovasi  di berbagai bidang pembangunan daerah.

          Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Kalimantan Tengah mengangkat Tema : “ PERENCANAAN PEMBAGUNAN STRATEGI DAERAH BERBASIS KELITBANGAN DAN IPTEK ”.

Maksud diselenggarakannya kegiatan Rapat Kerja Kelitbangan BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah untuk Persiapan Konsolidasi dan Sinergitas Program Kelitbangan Daerah dan Dalam Rangka Untuk Mengangkat Isu-Isu Penting Terhadap Penyelenggaraan Tusi Perangkat    Kelitbangan Daerah.           Tujuan kegiatan Rapat Kerja (Raker) Kelitbangan BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, adalah untuk mewujudkan Lembaga Kelitbangan sebagai acuan dan arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan selanjutnya

Kajian Akademik Menjadi Landasan Untuk Kegiatan Pemerintah Daerah Kedepan

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya menggelar seminar penyususunan rencana program investasi jangka menengah kawasan manipolitan Kabupaten Gunung Mas, kegiatan diselenggarakan di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Senin (15/10/2018) siang.

Pemerintah dearah diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, untuk kemakmuran daerah dan kemakmuran rakyatnya melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan ini menciptakan paradigma pembangunan yang yang lebih terdesentralisasi, horisontal dan terkoordinasi.

Asisten I Drs. Ambo Jabar menyampaikan, bahwa kegiatan ini dapat diselenggarakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan pola dan bentuk kawasan yang akan dikembangkan berdasarkan potensi dan produk unggulan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan hasil akhir ini dari kajian Akademik yang menjadi landasan untuk kegiatan pemerintah daerah kedepan, dan samapai dengan tahap saat ini mungkin tahap akhir proses dari kerja sama ini akan mengharapkan partisipasi dari kerja sama kita, terkait dengan produk yang mungkin saja ada hal-hal masukan terkait dengan produk yang dihasilkan mudah-mudahan kalau tidak ada perbaikan maka sesuai dengan apa yang kita harapkan.

“Kami dari Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada pihak Pakultas Pertanian Universitas Palangka Raya dalam melakukan kerja sama dalam hal ini, yang memahami betul tentang kondisi dan keberadaan Gunung Mas dalam rangka mewujudkan, program  Investasi jangka menengah (RPIJM) kawasan manipolitan di Kabupaten Gunung Mas,” tandasnya. Sementara itu, Kapala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Drs. Salampak, M.Si Kabupaten Gunung Mas mengatakan, maksud kegiatan ini adalah tersusunnya Rencan program Investasi jangka menengah (RPIJM) kawasan minapolitan Kabupaten Gunug Mas yang digunakan sebagai bahan rujukan utama pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang terkait (masyarakat dan investor) dalam pembuatan program. “Sedangkan saran tersusunnya dokumen RPIJM kawasan manipolitan Kabupaten Gunung Mas adalah tersusunnya rencana Kabupaten untuk investasi yang realitas dan objektif terkait aspek infrastruktur, budidaya, pemasaran kelembagaan, dan kelestarian sumberdaya alam di dalam suatu kawasan berbasis perikanan dalam bentuk perencanaan jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (lima tahun). Dokumen RPIJM ini diharapkan mampu mendorong pembangunan kawasasn Minapolitan khususnya dan Kabupaten Gunung Mas umumnya menjadi terpadu, terarah, dan tepat sasaran,” kata Drs. Salampak, M.Si. Turut hadir, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya Dr. Ir. Nyahu Rumbang, M.P, Kapala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Drs. Salampak, M.Si,  Kepala OPD, serta pihak terkait lainnya.

Musrenbang Kecamatan Kurun 2018

Kuala Kurun,GK –Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Gunung Mas sebagai penyelenggara kegiatan musrenbang menggelar kegiatan di Kecamatan Kuala Kurun di Aula Kecamatan Kurun , (14/02/2018) pagi.Lanjutkan membaca “Musrenbang Kecamatan Kurun 2018”